Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Meski putaran kedua pilkada Bulukumba, Sulawesi Selatan telah ditetapkan 23 Agustus 2010, namun KPUD pesimistis dapat melaksanakan tepat waktu karena permintaan anggaran tambahan belum jelas realisasinya.

Sikap pesimistis tersebut dikemukakan anggota KPUD Bulukumba Mawardi, di Bulukumba, Rabu, sebab, anggaran tambahan yang diminta sekitar Rp4 miliar, belum ditanggapi  pemerintah kabupaten sehingga cukup mempengaruhi proses putaran kedua pilkada Bulukumba.

Besarnya anggaran tambahan tersebut karena akan digunakan umtuk membiayai honor petugas KPPS, anggaran panwas dan pihak keamanan. "Kita sudah meminta tambahan anggaran pilkada ke pemerintah kabupaten, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan balik," katanya. 

Dia mengakui, walaupun anggaran tambahan belum bisa diperoleh namun pihaknya tetap melaksanakan tahapan proses pilkada putaran kedua. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan itu yakni melalaui sisa anggaran Pilkada putaran pertama.

Dengan sisa anggaran yang ada, kata dia, pihaknya tak bisa menjamin apakah proses pilkada dapat dilanjutkan atau tidak sebab dengan anggaran Rp1 miliar lebih, dia meragukan prosesnya bisa berjalan sesuai jadwal.

"Konsekwensinya, jika proses pilkada putaran kedua tidak ditunjang dengan anggaran yang kami minta, maka bisa jadi prosesnya akan terhenti di tengah jalan," ujarnya.

Tetapi yang pasti, lanjutnya, putaran kedua tak bisa dilaksanakan jika telah melewati masa jabatan bupati pada 6 September 2010. Kalau merujuk pada aturan, putaran kedua harus dilaksanakan dua bulan setelah penetapan hasil pilkada putaran pertama.

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ali Saleng, yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji permintaan anggaran tambahan pilkada yang diajukan KPU Bulukumba.

"Hingga kini kami masih mencarikan solusi terhadap permintaan KPUD. Pemerintah kabupaten masih memikirkan anggaran mana yang akan diberikan untuk pilkada putaran kedua," ucap Ali Saleng.

Dia mengatakan, anggaran yang diperkirakan dapat digunakan untuk pilkada diambil melalui sisa tender proyek, termasuk kemungkinan akan menunda kegiatan disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dianggap tidak terlalu penting atau mengacu pada skala prioritas.

"Bisa jadi anggaran perjalanan dinas juga akan dipangkas," katanya dan menyatakan tetap optimistis anggaran pilkada putaran kedua sudah bisa diberikan sebelum jadwal putaran kedua yang ditetapkan KPU Bulukumba. (T.pso-102/F003)