Makassar (ANTARA News) - Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Johny Wainal Usman mengaku jika kasus dugaan pemotongan dana pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bulukumba, Sulawesi Selatan hanyalah kesalahpahaman.

"Semua hanya kesalahpahaman saja karena Kapolres sudah memberikan perintah kepada Kabag Operasional Kompol Muhammad Amir untuk menjelaskan kepada anggota yang bertugas di lapangan," katanya di Makassar, Kamis.

Setelah terjadi aksi protes dari ratusan anggota dari Polres Sinjai dan Polres Bantaeng, Kapolres Bulukumba AKBP Arif Rahman kemudian menjelaskan akar permasalahannya.

Setelah mendengar penjelasan dari kapolres, akhirnya sebagian anggota yang protes menerimanya dan meminta maaf atas segala ketidaktahuannya tersebut.

Meskipun pihak Polres Bulukumba menyatakan jika semua kasus bermula dari kesalahpaman, namun Bidang Profesi Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulselbar tetap melakukan investigasi dan mengusut kasus dugaan pemotongan dana tersebut.

Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Hery Subiansauri yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa Wakapolres Kompol Novly F Pitoy dan Kabag Ops Kompol Muhammad Amir sudah dikonfrontir oleh penyidik Polda.

"Bukan diperiksa kok. Tetapi hanya dikonfrontir biasa. Kalau diperiksa itu sudah ada tersangkanya. Inikan belum ada tersangka," katanya.

Hery menjelaskan, dalam kasus tersebut pihaknya tidak menemukan adanya dugaan Penggelembungan seperti yang diberitakan selama ini. Melainkan hanya kesalahpahaman antara pimpinan dan anggota pengamanan di Bulukumba.

Kapolda Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman juga sudah menyatakan bahwa kasus tersebut tidak akan dilanjutkan karena tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan dana.

"Kami menemukan bahwa ada kesalahpahaman saja karena mereka ini tidak menjelaskan secara detail mengenai pembagian uang pengamanan ke anggota," bebernya.

Sebelumnya, ratusan polisi dari Polres Kabupaten Sinjai dan Polres Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/8), mendatangi Markas Polres Bulukumba.

Mereka marah karena honor pengamanan pemilihan kepala daerah Bulukumba, beberapa hari sebelumnya, dipotong tanpa ada penjelasan.

Honor selama tujuh hari dipotong dan tidak sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani sebelumnya antara aparat kepolisian dan pihak Polres Bulukumba.

Honor yang seharusnya mereka terima sebesar Rp336 ribu, tapi kenyataan mereka menerima bervariasi ada yang mendapatkan Rp126 ribu, bahkan ada yang hanya mendapat Rp91 ribu.
(T.KR-MH/B/B013/B013)