Makassar (ANTARA News) - Komisi E DPRD Sulawesi Selatan merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah itu naik dari Rp.1 juta menjadi Rp1,2 juta pada 2011.
Anggota Dewan Pengupahan Sulsel Andi Mallantik mengungkapkan hal tersebut di Makassar, Minggu, usai pertemuan Dewan Pengupahan dengan legislatif.
"Kesepakatannya, legislatif akan menetapkan kenaikan pada November tahun ini. Kami akan berupaya mendorong hasil tersebut agar terealisasi sesuai jadwal,"ujarnya.
Andi Malantik yang juga Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (KSPSI) Sulsel menilai, besaran UMP 2011 yang direkomendasikan Komisi E DPRD Sulsel merupakan hal yang wajar secara politis.
Apalagi pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel mampun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel tidak menolak rekomendasi tersebut.
Menurutnya, jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi sulsel dan tingkat inflasi, UMP 2011 sebesar Rp1,2 juta rupiah lebih merupakan angka ideal.
"Kita akan tetap dorong itu, agar besaran UMP nya seperti yang telah dikeluarkan legislatif. Atau kalau tidak, besaran UMP 2011 nantinya tidak jauh dari angka tersebut," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Yakgkin Padjalangi merekomendasikan, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 sebesar Rp 1,2 juta lebih.
Jumlah itu merupakan solusi dari perbedaan hasil survei tentang standar Kebutuhan Hidup Layak antara Serikat Pekerja dan Dewan Pengupahan Sulsel.
"Dewan pengupahan kan mengusulkan standa KHL sebesar Rp 1.083.000. Sementara, serikat pekerja mengusulkan Rp1.500.000. Kami hanya mengajukan jalan tengah dengan menetapkan UMP sebesar Rp 1.299.000," ujar Andi Yagkin Padjalangi.
Menurutnya, Komisi E DPRD Sulsel menilai, besaran UMP tersebut sudah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi susel sebesar 9,21 persen dan inflasi sebesar tiga persen lebih.
(T.KR-AAT/S006)
DPRD Sulsel Rekomendasikan UMP 2011 Rp1,2 Juta
COPYRIGHT © 2010
Baca Juga
- Program Pertanian Sulsel Dinilai Gagal
- Hardiknas Mahasiswa di Makassar Tolak RUU PT
- Oknum Brimob Makassar Diduga Terlibat Pengeroyokan
- DPRD Rombak Ranperda Penanggulangan Kemiskinan
- Ormas PP Datangi DPRD Terkait Geng Motor
- DPRD Sulsel Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM
- DPRD Sulsel Rekomendasikan Dua Kabupaten Baru
- Gubernur Janjikan SK Luteng dan Bonsel Februari

















