M Faisal Hanapi (FOTO ANTARA/Dok)
Namun, di lain sisi, di tengah gencarnya menarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Barat masih menyisakan masalah lain berupa pekerjaan rumah yang tak kalah pentingnya untuk diselesaikan, terutama di bidang kesehatan.
Selama tahun 2010 Sulbar masih menyandang predikat sebagai daerah yang belum mampu memaksimalkan pembangunan pelayanan kesehatan masyarakat.
Padahal, kesehatan merupakan sebuah modal dalam rangka terus memacu pembangunan daerah agar terus mengalami pertumbuhan di segala bidang, sehingga pertumbuhan ekonomi agar semua yang diraih tetap dapat dipertahankan dan lebih baik di masa mendatang.
Sulbar masih menyandang sebagai daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang masih rendah, di bawah standar di bawah standar nasional, dengan nilai sekitar 67, sementara IPKM secara nasional tercatat sekitar 70.
Rendahnya IPKM Sulbar diukur dari 24 indikator di antaranya tingkat prevalensi balita gizi buruk dan kurang, balita sangat pendek dan pendek, balita sangat kurus dan kurus, balita gemuk, diare, pnemonia, hipertensi, gangguan mental, asma, penyakit gigi dan mulut, disabilitas, cedera, penyakit sendi, ISPA.
Kemudian, proporsi perilaku cuci tangan, merokok tiap hari, akses air bersih, sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, pemeriksaan neonatal-1, imunisasi lengkap, penimbangan balita, serta ratio dokter di Puskesmas, dan ratio bidan di desa yang seluruhnya belum memadai dan maksimal dilaksanakan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Ahmad Azis M Kes, ketika dikonfirmasi beralasan bahwa buruknya pelayanan kesehatan di Sulbar tersebut terjadi karena sebelum menjadi daerah otonom baru melalui undang undang No.26 tahun 2004 Sulbar, Sulbar adalah tertinggal dan jauh dari akses pelayanan kesehatan.
Ia menyampaikan, rendahnya IPKM di Sulbar tersebut karena Sulbar merupakan daerah otonom baru yang menjadi provinsi baru termuda ke-33 di Indonesia setelah dimekarkan dari provinsi induknya, Sulawesi Selatan, sehingga masih buruk dalam melakukan pelayanan kesehatan.
"Wajar jika kondisi kesehatan Sulbar masih terpuruk meski terbentuk menjadi Provinsi karena memang sulit membangun kesehatan dengan begitu cepat, hingga IPKM Sulbar dapat seperti IPMK secara nasional," katanya, berdalih.
Buruknya pelayanan kesehatan
Sebagai gambaran, kasus yang menimpa seorang bocah dari Desa Tarinding, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Ummi Darmianti, yang menghebohkan terjadi pada awal Januari 2010. Bocah kelas IV SD itu ditumbuhi belatung di sekujur tubuhnya akibat mengalami penyakit menular berupa infeksi TBC kelenjer.
Ulat yang menjalar di tubuh Ummi Darmianti mulai dari seluruh tubuhnya hingga leher bahkan sampai ke otak, sesuai dengan keterangan dokter yang menanganinya, karena diakibatkan luka bisul yang kemudian berubah menjadi infeksi sehingga ditumbuhi belatung ganas.
Tim Dokter RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, yang dipimpin Khalid, usai melakukan pemeriksaan terhadap bocah perempuan berumur 12 tahun itu, menyatakan penyakit TBC yang diderita Ummi tahap infeksi sekunder.
Hal itu, kata dia, dipicu karena terlambatnya penanganan medis yang dilakukan terhadap penyakit Ummi, yang mengaku dideritanya sejak dua tahun lalu, sehingga menimbulkan ulat.
"Ummi tidak tidak dirawat medis ketika menderita luka sehingga mengalami infeksi dan lukannya pun menjadi tempat ulat berkembang biak," katanya.
Kasus Ummi mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu yang kemudian membantu pembiayaan kesehatan melalui Menteri Kesehatan, merupakan bukti lengahnya pelayanan medis bagi masyarakat yang ada di Sulbar.
Bukan hanya itu, kasus lainnya yakni Desy, bocah gizi buruk yang berasal dari Dusun Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju, yang sempat telantar di RS Regional Sulbar karena ditolak Rumah Sakit tersebut untuk dirawat.
Pihak RSUD Sulbar menolak pasien gizi buruk dengan alasan tidak ada dokter spesialis yang dimiliki untuk menangangi pasien gizi buruk itu, dan akhirnya Pihak RSUD Kabupaten Mamuju dan Dinas Kesehatan Mamuju menjemput sang bocah gizi buruk itu dan melakukan penanganan medis di RSUD Mamuju.
Menurut dia, sebelumnya, Ruslia (21), orang tua Desy, tidak mau membawa anaknya ke RSUD Mamuju karena alasan tidak memiliki biaya, namun karena anaknya Desy dalam kondisi kritis maka Dinkes Mamuju memaksa Ruslia untuk membawa anaknya tersebut di RSUD Mamuju.
"Kasus Ummi dan Desy salah satu dari banyak kasus akibat tidak maksimalnya pelayanan kesehatan di Sulbar, karena manajemen pelayanan kesehatan yang dilakukan Dinkes dan RSUD Sulbar dianggap sangat lemah," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Rayu.
Ia mengatakan, pemerataan sarana dan prasarana kesehatan perlu dilakukan karena jumlah sarana kesehatan sekitar 400 unit sudah cukup untuk memaksimalkan pelayanan, di samping juga terus bertambahnya jumlah tenaga medis
Menurut dia, Dinkes Sulbar boleh saja beralasan seperti itu, yakni Sulbar masih baru sehingga masih punya kelemahan dari segi pembangunan infra struktur kesehatan, namun kenyataannya hampir setiap tahun Sulbar menerima dana kesehatan sekitar Rp12 miliar sampai Rp16 miliar melalui APBN Pusat.
Hasilnya Sulbar telah memiliki sekitar 400 unit sarana kesehatan mulai sarana rumah sakit sarana pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos kesehatan desa (Pokesedes).
Namun, kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan kasus mengenai buruknya pelayanan kesehatan sepanjang 2010, akibat tidak maksimalnya pelayanan medis yang dilakukan tenaga kesehatan yang dimiliki Sulbar, padahal di Sulbar sudah terdapat sejumlah tenaga medis di antaranya 300 bidan desa dan 90 dokter spesialis.
"Tapi, bagaimana mungkin itu terjadi kalau manajemen pemerintah sendiri melalui Dinkes dan RSUD Sulbar tidak jelas, di antaranya masih ditemukan tidak maksimalnya pengalokasian anggaran untuk tenaga medis di RSUD Sulbar, berupa anggaran tunjangan yang harusnya mereka," kata Rayu, yang juga legislator partai PDI-P.
Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk seluruh tenaga medis di RSUD Sulbar melalui APBD tahun 2010 tidak dibayarkan, bahkan terancam kembali tidak dibayarkan di tahun 2011 dengan besar anggaran tunjangan intensif yang mereka butuhkan sekitar Rp800 juta, karena pemerintah tidak mengalokasikan anggaran itu.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis kurangnya intensif mereka karena adanya dugaan pemotongan yang diduga dilakukan sejumlah oknum pejabat pemerintah, di Dinkes Sulbar merupakan masalah mereka tidak maksimal dalam melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
"Ini contoh kecil dari masalah tenaga medis yang harusnya menjadi catatan pemerintah untuk segera diselesaikan karena hal seperti itu akan menjadi pemicu tidak maksimalnya tenaga medis di Sulbar memberikan pelayanan" katanya.
Gubernur pun geram
Tidak maksimalnya pelayanan kesehatan itu membuat Gubernur Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh, menjadi geram. Dia meminta agar keinerja satuan perangkat daerah (SKPD) Sulbar seperti Dinkes Sulbar dan RSUD Sulbar lebih maksimal lagi bekerja.
Gubernur berjanji akan melakukan evaluasi pelayanan kesehatan di Sulbar yang diakuinya gagal karena IPKM Sulbar di bawah standar nasional
Demikian juga, di RSUD regional Sulbar masih banyak ditemui ketimpangan, seperti tidak mampunyai mengelola dana alokasi khusus untuk bantuan alat kesehatan yang besarnya sekitar Rp18 miiar dari pemerintah pusat melalui APBN sehingga sejumlah alkes sepeti obat-obatan hanya tertumpuk di instansi itu dan tidak dimanfaatkan
Menurut dia, ketimpangan pelayanan kesehatan daerah ini harus diatasi demi meningkatnya pembangunan.
"Semua pejabat Dinkes Sulbar yang tidak mampu bekerja secara profesional melayani masyarakat akan dievaluasi dan mereka akan di-'nonjob'-kan dari jabatannya," katanya.
Ia mengatakan, tenaga medis ke depan harus lebih meningkatkan profesionalime dan kinerja dengan menyentuh pelayanan kesehatan di daerah terpencil, yang selama ini belum terlayani.
"Pemerintah pusat telah memberikan perhatian penuh kepada daerah ini, buktinya Sulbar dibantu mobil kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1 miliar melalui APBN 2009, dan tidak semua daerah mendapatkan bantuan seperti itu," katanya.
Dia mengatakan, bantuan kendaraan yang diberikan itu merupakan sebuah program untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan menjangkau wilayah terpencil agar mereka juga mendapat pelayanan kesehatan
Karena itu, perhatian pemerintah pusat tersebut harus dijaga dengan baik dengan cara memanfaatkan fasilitas negara sesuai yaitu dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga medis, katanya. (T.KR-MFH/H-KWR)
Komentar Pembaca