Mamuju (ANTARA  News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menyoroti realisasi penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang hingga triwulan II tahun 2011 masih dibawah 15 persen.

"Kami sangat kecewa melihat realisasi penggunaan dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 karena rata-rata dibawah 15 persen," kata Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.

Menurutnya, tidak maksimalnya penggunaan anggaran setiap SKPD di lingkup Pemprov Sulbar karena terkendala sistem administrasi pengelolaan keuangan.

"Masih banyak SKPD kita belum memahami sistem pengelolaan keuangan sehingga mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan menjadi tidak maksimal," kata dia.

Selain itu, kata dia, terkesan para SKPD ini hanya terpaku menuntaskan kegiatan proyek Dekon yang bersumber dari APBN karena dananya sangat besar dibandingkan menyelesaikan proyek APBD yang nilainya sangat kecil.

"Para kepala SKPD sangat gemar memprioritaskan proyek APBN. Ini dimungkinkan karena tergiur dengan alokasi dana yang begitu gemuk dari pada harus mendahulukan kegiatan proyek APBD," kata dia.

Hal ini kata dia, memicu banyak kegiatan fisik yang bersumber dari APBD tidak bisa terselesaikan hingga target yang telah ditentukan.

Sebenarnya, kata dia, para pejabat SKPD harusnya tidak melakukan kebiasaan buruk seperti ini karena akan merugikan daerah.

"Mestinya kepala SKPD tidak melakukan manajemen monopoli dan menyerahkan tanggung jawab terhadap kepala bidang untuk memback-up kegiatan APBD, sehingga semua program bisa berjalan optimal,"ucapnya.

Dia mengatakan, beberapa SKPD yang gemar menyelesaikan kegiatan yang bersumber APBN diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan sejumlah dinas lainnya.

"Anggaran pada dinas ini memang banyak mendapatkan kucuran APBN. Kami harap, para kepala SKPD tidak mengambil alih seluruh kegiatan dengan cara memberikan tanggung jawab terhadap para kepala Bidang," ucap Hamzah.

Politisi senior partai Golkar ini menambahkan, bagi kepala SKPD yang tak mampu menyelesaikan kegiatan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2011, maka SKPD yang bersangkutan akan diberikan hukuman.

"SKPD yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan fisik hingga pembahasan APBD-P, maka kami tidak akan melakukan penambahan anggaran serta melakukan pengurangan kegiatan," tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Mervie Parasang, yang menyesalkan realisasi penggunaan APBD tidak menuai hasil positif.

"Kami kecewa melihat realisasi penggunaan anggaran hingga triwulan II yang rata-rata di bawah 15 persen,"ucap Mervie.

Mervie yang juga mantan kepala desa ini mengemukakan, bagi SKPD yang berkinerja buruk akan diberikan sanksi tegas paling tidak diusulkan kepada gubernur untuk dilakukan mutasi.

Buat apa dipertahankan kepala SKPD apabila dianggap berkinerja buruk. Jika dipertahankan maka yang rugi rakyat karena banyak kegiatan fisik untuk kebutuhan rakyat tidak dapat dilaksanakan," kata dia.(T.KR-ACO/Z003) 

Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar