Makassar (ANTARA News) - Sebanyak enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Makassar yang ditengarai melanggar Analisis Dampak Lingkungan lalulintas dan memakai fasilitas umum dan fasilitas sosial prosesnya mengambang.

"Enam SPBU itu kan sudah melanggar amdal lalin, dan pelanggaran itu harus ditindak," kata Kepala Dinas Perhubungan Makassar Chairul A. Tau disela hearing dengan Komisi A Bidang Pemerintahan, DPRD Kota Makassar, Selasa.

Menurut dia, seharusnya dinas terkait tidak serta merta mengeluarkan izin yang bertentangan dengan amdal lalin, sebab masyarakat pengguna jalan mengeluhkan karena sering kali terjadi kemacetan di area yang dimaksud.

"Salah satu satu dampak yang ditimbulkan adalah kemacetan. Karena mendirikan bangunan mengunakan lajur hijau," tambahnya.

Pengguna jalan, Herman, mengaku kalau pihak Pertamina menyetujui keluarkan izin tersebut terkesan dipaksakan, sebab izin yang keluar tidak melalui mekanisme yang seharusnya.

Keluarnya izin pertamina untuk mendirikan SPBU tersebut diduga ada "main" dengan pihak perizinan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tata Ruang dan Perizinan sebagai hasil akhirnya.

"Macet dimana mana, ini kemungkinan gara gara pembangunan yang tidak profesional. Masa jalur hijau juga dibanguni SPBU," tandas dosen salah satu universitas swasta di Makassar ini.

Sebalumnya, External Relation PT Pertamina Region VII Sulawesi, Rosina Nurdin berkilah PT Pertamina berhak mengeluarkan izin pembangunan karena pemohon telah mengantongi izin prinsipil. Selain itu, bila dikatakan enam SPBU yang diduga telah mengunakan lahan Fasum dan Fasos, harus ada bukti kerena izin yang dikeluarkan dinas terkait sudah sah.

"Kami menerima pengajuan pembangunan SPBU itu sudah berdasar dengan dikeluarkannya izin prinsipil, jadi tidak ada masalah," katanya.

Enam SPBU yang berada masing-masing pertigaan Jalan Racing Centre-Urip Sumoharjo, Sultan Alauddin, Sam Ratulangi, pertigaan Rappocini-AP Pettarani, Jalan Tinumbu dan Jalan Sultan Hasanuddin telah melanggar Analisis Dampak Lingkungan Lalulintas (Amdal lalin) sehingga membuat kemacetan, dengan tidak mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah di kota ini. 
(T.KR-HK/F003)


Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar