Makassar (ANTARA News) - Nota kesepahaman (MoU) Panglima TNI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait program Keluarga Berencana (KB) ditindaklanjuti dan disosialisasikan di Makassar, Selasa.  

Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Amril Amir dalam sambutannya di Makassar mengatakan, kerjasama kedua lembaga ini merupakan wujud perhatian dan keprihatinan TNI terhadap ancaman lonjakan penduduk atau "baby booming" di Indonesia yang dianggap sudah mulai terjadi.

Data BKKBN menyebutkan, setiap menit ada 11 bayi yang lahir di Indonesia, jika hal ini tidak dikendalikan maka dalam setahun bayi yang lahir mencapai 4,5 - 5 juta bayi.

Tindaklanjut naskah MoU Panglima TNI dan BKKBN yang dilaksanakan di markas komando Yonif 700/ Raider di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, BKKBN Sulsel, pejabat sipil dan militer.

Program revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) berlangsung dengan pencanangan bakti sosial (baksos) TNI KB-Kesehatan di kilometer 12 Daya, Makassar.

Selain itu, Pangdam VII Wirabuana juga mengukuhkan akseptor KB yang berasal dari kalangan pria TNI di lingkungan Kodam VII Wirabuana yang merupakan salah satu kegiatan yang cukup unik.

Program tersebut, lanjut dia, menjadi persoalan bersama yang menjadikan persoalan kependudukan sebagai persoalan yang tidak bersifat kedaerahan.

MoU itu nantinya akan berusaha untuk mengembangkan empat citra, yaitu citra mengenai institusi BKKBN, citra mengenai program keluarga berencana, citra mengenai pengelolaan KB dan citra mengenai program kependudukan. (T.KR-HK/A033)