Makassar (ANTARA News) - Bapak berusia separuh baya menggendong anak berumur tiga tahun di sebuah Puskesmas di bagian utara Kota Makassar sambil mengepulkan asap rokoknya.

Kepulan demi kepulan asap rokok itu dinikmatinya, meski melihat "papan bicara" larangan merokok itu dapat dilihat dengan jelas.

"Maaf, apa bapak bisa membaca kalau di tempat ini kawasan bebas rokok?" tegur seorang suster pada bapak tersebut.

Namun ternyata teguran itu, ditanggapi dengan bercanda bahwa justru dia merokok karena kalimat larangan itu mengisyarakat untuk bebas merokok.

Itu sebagian potret dari perilaku masyarakat di Kota "Anging Mammiri", yang rata-rata sudah melek huruf tapi tidak perduli dengan "papan bicara" yang ada di sekitarnya.

"Menumbuhkan kesadaran masyarakat memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses dan waktu yang lama," kata Badan Pekerja Lembaga LaPISMedik Makassar, Satriani.

Dia mengatakan, meskipun sudah ada Peraturan Wali Kota Makassar (Perwali) nomor 13 tahun 2011 tentang larangan merokok di tempat umum, namun implementasinya di lapangan masih sangat minim.

Dalam perwali yang diterbitkan 5 Mei 2011 disebutkan, kawasan tanpa rokok meliputi ruang publik, misalnya fasilitas kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum dan tempat kerja.

Selain itu, tempat umum yang juga harus bebas dari asap rokok diantaranya hotel, restoran, rumah makan, terminal, jasa boga, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, mal, pertokoan, tempat wisata, dan stasiun.

Meski demikian, masih sangat sedikit yang memenuhi aturan tersebut dengan berbagai dalih. Apalagi aturan tersebut masih sebatas imbauan atau larangan moril kepada warga kota.

"Saat ini Pemkot sedang mempersiapkan peraturan yang memuat sanksi tegas bagi pelanggar, khususnya bila nanti perwali itu sudah menjadi peraturan daerah (Perda)," kata pejabat Humas Pemkot Makassar Ridha Rasyid.

Larangan merokok akan dilakukan secara bertahap, sebelum penerbitkan Perda yang dilengkapi sanksi bagi yang melanggar.

Pada tahap awal, sanksi atas pelanggaran Perwali itu hanya diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab kawasan tanpa rokok.

Dalam hal ini, puskesmas sebanyak 39 unit yang tersebar di 14 kecamatan di Makassar menjadi kawasan percontohan bebas asap rokok.

Khusus di Balai Kota, Pemkot sudah menyediakan ruang khusus merokok untuk mengakomodasi keinginan perokok.

Apabila lokasi percontohan itu sukses, maka selanjutnya di tingkatkan ke tempat umum lainnya seperti angkutan umum, hotel, mal dan sebagainya.


Konsumsi Rokok



Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof Dr dr Alimin Maidin, MPh mengatakan, kerugian ekonomi akibat HIV-AIDS dan konsumsi rokok di Makassar, mencapai Rp90 miliar per bulan.

"Dari hasil disertasi saya diketahui, tingkat konsumsi rokok di Makassar cukup tinggi," kata guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini.

Sebagai gambaran, jumlah perokok di kota berjulukuan "anging mammiri" ini mencapai 287.300 orang atau 22,1 persen dari total penduduk Makassar.

Sementara rata-rata konsumsi dari perokok itu adalah 10,6 batang per hari. Sedang dari tingkatan usia, jumlah perokok usia 10-14 tahun tercatat 2,2 persen, 5-9 tahun 0,8 persen dan selebinya pada kalangan usia dewasa atau produktif.

Dari kalkulasi rata-rata biaya rokok per hari yang mencapai Rp3 miliar atau Rp90 miliar per bulan, maka nilai konsumsi rokok itu setara dengan 60 buah rumah ibadah yang "dibakar" per bulan dengan ukuran 20 meter X 30 meter sama dengan 600 meter persegi dengan asumsi biaya permeter Rp 2,5 juta (1,5 miliar per buah rumah ibadah).

"Jadi, dapat dibayangkan nilai yang dibakar perokok itu dari sisi ekonomi, belum dilihat kerugian yang ditimbulkan dari segi kesehatan," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, apabila dilihat dari sisi ekonomi, rokok dapat memperparah kemiskinan. Orang miskin yang merokok berarti tidak memakai uangnya untuk keperluan dasar seperti untuk pangan, rumah, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, karena orang miskin dengan status gizi yang biasanya sudah kurang, disertai dengan minimnya biaya yang dialokasikan untuk pemeliharaan kesehatan menyebabkan angka kematian dan kejadian penyakit menjadi lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pekerja Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar Salma Tajang mengatakan, kebijakan Pemkot Makassar jangan mentok pada Perwali saja, tetapi segera membuat Perda untuk menyelamatkan generasi, sekaligus agar tindak menimbulkan masyarakat miskin yang mengonsumsi rokok, menjadi semakin miskin.

"Setelah ada Perda, maka harus diikuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas, karena ada indikasi di lapangan Pemkot hanya gemar membuat Perda tanpa dibarengi penegakan hukum," katanya.

Akibatnya, anggaran pembuatan Perda yang rata-rata ratusan hingga miliaran rupiah itu hanya sia-sia, misalnya Perda tentang Persampahan, Penanganan Anak Jalanan dan sebagainya yang merupakan Perda-Perda terkait dengan kebijakan publik, namun kini hanya menjadi bahan etalase di ruang baca perpustakaan SKPD.

Semoga upaya untuk mengeliminasi jumlah perokok di Makassar melalui kebijakan Pemkot Makassar, tidak mengalami nasib serupa dengan Perda-Perda pendahulunya.(T.S036/T010)

Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar