Makassar (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan langkah pembenahan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu dengan melakukan inventarisasi perlengkapan, pembiayaan dan personel.
Asisten III Pemprov Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat Yaksan Hamzah di Makassar, Kamis, menjelaskan, langkah pembenahan dilakukan agar pengelolaan sekolah khusus tersebut semakin efektif.
"Makanya kita melakukan pertemuan dengan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk menginventarisasi perlengkapan dengan melihat kepemilikan aset, pembiayaannya bersumber dari mana saja, kemudian status personelnya seperti guru dan pegawai," jelasnya.
Hasil inventarisasi akan dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana kewenangan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan sekolah tersebut.
"Jika perlu dibuatkan aturan tersendiri. Mungkin kita dahului dulu dengan peraturan gubernur untuk membuat aturan pembenahan awal agar efektif," ujarnya.
Dalam pertemuan, diketahui informasi bahwa terdapat SLB di kabupaten yang kepemilikan asetnya masih di bawah pemprov begitu juga sebaliknya. "Hal ini perlu kembali diperbaiki karena pengelolaan lembaga pendidikan ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional dan alat-alat bantu yang baik," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Sekolah SLB Pembina Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan M.Hasyim mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta untuk merehabilitasi bangunan fisik gedung khususnya ruangan kelas.
Menurutnya, sejak didirikan pada 1984, lembaga pendidikan tersebut belum pernah direhabilitasi terutama ruangan kelas. Alokasi anggaran dari Pemprov Sulsel selama ini dimanfaatkan untuk biaya lingkungan hidup. Sementara untuk rehabilitasi gedung baru akan dilaporkan pada tahun ini.
Selain rehabilitasi, kebutuhan lainnya yang mendesak adalah kebutuhan terkait sarana peralatan pembinaan, ruangan pendukung seperti ruang terapi termasuk tenaga guru.(T.KR-RY/Z002)
Pemprov Sulsel Lakukan Pembenahan SLB
COPYRIGHT © 2011
Baca Juga
- Empat Stikes Akui Pungli Dilakukan Dinkes Sulsel
- Asuransi Kesehatan Bagi Anggota PWI Sulsel
- Pengamat : Kasus Moko harus Dituntaskan Secara Profesional
- Pengamat : Pemanfaatan Beasiswa Pemprov Sulsel Belum Optimal
- Eksepsi Terdakwa Korupsi Bansos Ditolak Hakim
- Pemprov Sulsel tidak Bantu Pembangunan GOR Unhas
- Hakim Diminta Bersikap Netral Tangani Korupsi Bansos
- Pakar : Kebijakan Kepariwisataan Pemprov Sulsel Kurang Terpola

















