Makassar (ANTARA News) - PT Pertamina diminta memperhatikan kebutuhan solar bagi nelayan, khususnya di Pelabuhan Perahu Paotere Makassar, Sulawesi Selatan, yang tersendat dalam beberapa bulan terakhir.

"Seharusnya Pertamina segera mengevaluasi kebijakan pasokan itu dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan solar para nelayan," kata Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel, Ariady Arsal di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, Stasiun Pengisian Bahan-Bakar Umum Nelayan (SPBUN) adalah program nasional, sehingga menjadi kewajiban bagi Pertamina untuk memperpendek rentang penyaluran solar kepada nelayan.

Karena itu, kandidat calon Wali Kota Makassar 2014 ini meminta kepada Pertamina agar turun ke lapangan mengukur lebih akurat kebutuhan nelayan.
Ariady yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel mengkritik Pertamina, jika kebutuhan solar nelayan Paotere didistribusi oleh rentenir.

"Yang harus dihindari adalah munculnya image, terjadi kongkalikong antara Pertamina-SPBU dan para rentenir," ucapnya.

Sehari sebelumnya, beberapa nelayan yang ditemui di Pelabuhan Paotere, pelabuhan pendaratan ikan terbesar di Sulsel mengeluhkan minimnya pasokan solar dari Pertamina untuk SPBUN.

"Hanya 500 liter Pak pasokan yang masuk, terkadang dua hari baru masuk di SPBUN, padahal jumlah nelayan ribuan," kata salah seorang ketua kelompok nelayan, Sudirman.

Salah seorang nelayan lainnya, Zainuddin, mengemukakan terkadang penyaluran dari Depo Pertamina Makassar hanya datang 2-3 kali seminggu, itupun dalam kapasitas terbatas sehingga tidak semua nelayan dapat menikmati solar.

"Kami yang tergolong masyarakat miskin, terus berada dalam lingkaran kemiskinan, sebab BBM pun harus disediakan oleh rentenir dengan harga lebih tinggi menggunakan sistem ijon dan hasil tangkapan ikan menjadi jaminan pembayaran," ucapnya.

Ia mengatakan, para nelayan tidak minta dana tanggungjawab sosial (CSR) Pertamina, tetapi jaminan solar yang cukup, agar nelayan terhindar membeli solar mahal dari rentenir.  (T.pso-099/F003)