Mamuju (ANTARA News) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, meminta kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat, untuk lebih berkonsentrasi melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan.

"Dalam beberapa kunjungan ke daerah selama masa reses tahun ini, rata-rata saya menyerap aspirasi masyarakat terkait minimnya sarana infrastruktur di pedesaan. Kami tentu berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bisa menangani secara serius,"kata Anggota DPD RI, Asri Anas di Mamuju, Kamis.

Menurutnya, saat dirinya melakukan kunjungan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Polman dan Majene, umumnya masyarakat memberikan masukan agar DPD RI bisa menjembatani secara serius ke Pemprov Sulbar dan Kabupaten sehingga pembangunan infrastruktur masuk dalam penganggaran APBD 2012.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang disuarakan masyarakat di Sulbar diantaranya pembangunan jalan infrastruktur pedesaan yang menghubungkan antara kecamatan dan kabupaten.

"Saya rasa pembangunan infrastruktur pedesaan ini bisa menjadi domain bersama antara kabupaten dan propinsi, sesuai undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan,"katanya.

Ia mengatakan, pada pertemuan misalnya di Binuang Kabupaten Polman juga ditemukan masih terdapat desa yang tidak bisa diakses kendaraan roda empat sama sekali antara lain desa Kaleo yang notabene daerah perbatasan antara Kabupaten Polman dan Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Begitu pula di kecamatan Tutar kata dia, justru kondisi jalan di daerah itu sangat memprihatinkan karena akses jalan sangat hancur.

"Beberapa hari yang lalu kami dari anggota DPD RI melakukan perjalanan bersama anggota DPRD provinsi. Karena terkendala akses jalan untuk tiba ke kantor camat Tutar, terpaksa agenda pertemuan itu dilaksanakan di pinggir jalan sebab kendaraan yang ditumpangi tidak bisa sama sekali melewati dengan kondisi jalan yang hancur khususnya di musim hujan," katanya.

Asri menyampaikan, masyarakat mulai jenuh sebab sudah terlalu sering diusulkan di acara Musrembang, tetapi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa belum maksimal.

"Oleh karena itu kami sangat mengharapkan ada perhatian serius untuk benar-benar fokus untuk membangun jalan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat,"jelsanya.

Ia juga menyarankan, agar pemerintah provinsi dan kabupaten jangan lagi menghabiskan energi utk memperdebatkan status jalan. Harusnya provinsi dan kabupaten fokus saling kerjasama membangun jalan trans provinsi yang telah dinaikkan statusnya oleh propinsi misalnya poros Matangga dan Wonomulyo yang tidak diperhatikan sama sekali.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten agar tidak terlalu fokus membangun wilayah perkotaan dan saatnya memulai membangun desa sebagai pusat produksi perekonomian masyarakat,"pungkasnya. (T.KR-ACO/S025)