Mamuju (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meminta pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat terus membangun infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

"Dari penelitian sementara yang kami lakukan di Sulbar dihasilkan salah satu penyebab tidak maksimalnya pertumbuhan ekonomi secara cepat, karena infrastruktur yang dimiliki daerah ini tidak memadai," kata peneliti LIPI, Agus, di Mamuju, Jumat.

Meskipun kata dia, sejumlah komoditi di Sulbar cukup menjanjikan untuk dikelola menjadi bahan baku industri yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi daerah, namun itu tidak cukup apabila infrastruktur tidak segera dibangun pemerintah.

"Butuh dibangun infrastruktur seperti pabrik pengolah hasil kekayaan alam Sulbar berupa komoditi bahan baku industri, agar kekayaan Sulbar dapat dikelola maksimal menjadi industri menopang pertumbuhan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, selama ini hasil kekayaan alam Sulbar hanya dikelola manual saja tanpa adanya upaya membangun industri dengan menyediakan infrastruktur, padahal apabila industri dibangun dengan terlebih dahulu, maka Sulbar diyakini akan maju dan berkembang pesat dari apa yang diraih saat ini.

Oleh karena itu ia meminta ke depan pemerintah di Sulbar harus membangun industri dengan menyediakan infrastruktur pendukunnya, karena infrastruktur yang ada saat ini belum memadai.

"Meski jalan sudah mulus bandara dan pelabuhan sudah ada itu tidak akan cukup tanpa adanya bangunan infrastruktur ekonomi seperti bangunan pabrik pengolah hasil bumi, untuk membuat komoditi dikelola secara lebih memadai," katanya.

Menurut dia, pemerintah di Sulbar harus menyusun program secara cepat menjadikan daerahnya menjadi kawasan industri guna memaksimalkan pengelolaan hasil bumi di daerahnya paling lambat tahun depan mendatang.

Agus mengatakan, penelitian ekonomi yang dilakukan LIPI di Sulbar dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah di daerah dan pemerintah pusat untuk lebih menggenjot pembangunan ekonomi daerah ini.

"Masukan ini kami sampaikan kepada pemerintah karena hasil penelitian kami di Sulbar terkait pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di bidang ekonomi," katanya.

Penelitian yang dilakukan LIPI Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia di Provinsi Sulbar, selama lima hari bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Sulbar
"Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi Sulbar sejak menjadi daerah otonom baru dan perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah pilkada di gelar," katanya.

Ia mengatakan, penelitian LIPI di Sulbar ini merupakan penelitian yang serupa dan serentak dilakukan LIPI di tiga Provinsi di Indonesia, di antaranya Provinsi Riau, Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulbar.

"Di Sulbar diturunkan delapan peneliti LIPI dan penelitian di Provinsi Sulbar akan dilanjutkan secara rutin setiap tahun di seluruh Provinsi di Indonesia," katanya. (T.KR-MFH/I006)