Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengusulkan anggaran pembangunan lanjutan rumah jabatan bupati, Rp4,6 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012.

"Dana perampungan pembangunan rumah jabatan bupati melalui sekretariat daerah biro perlengkapan. Namun, usulan itu belum final karena harus melalui pembahasan APBD 2012, kata Ketua Bappeda Mamuju Hamzah Sula, Jumat.

Ia mengatakan, saat ini telah memasuki tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Kita berharap usulan pembangunan perampungan rumah jabatan bupati itu bisa disepekati, sehingga gedung megah di gunung kelapa tujuh bisa digunakan oleh bupati,"kata dia.

Dikatakannya, berbagai fasilitas gedung rumah jabatan belum ada sehingga perlu disiapkan anggaran yang gemuk agar pembangunan gedung yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu tidak mubazir.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Arsal Aras, mengatakan, usulan pemkab Mamuju untuk mendapatkan anggaran pemarampungan pembangunan rumah jabatan ini mesti dilakukan evaluasi secara mendalam.

"Usulan pemkab Mamuju untuk perampungan rujab harus ditelaah dengan baik karena anggaran yang diminta sangat tinggi,"kata dia.

Politisi partai Golkar ini menyampaikan, pada tahun anggara 2010 juga sempat diberikan anggaran perampungan senilai Rp1,7 miliar.

Ia menambahkan, anggaran tambahan untuk perampungan rumah jabatan ini harus dilakukan rasionalisasi karena masih banyak program yang harus diberikan khususnya untuk program belanja publik.

"Pemkab harus cermat mengusulkan anggaran. Jika tidak terlalu penting, maka perlu ditekan dengan mengutamakan program yang paling mendesak,"ujarnya. (T.KR-ACO/S016)