Kupang (ANTARA News) - Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Jhon Tubahelan meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK terpilih untuk bekerja paling lama tiga bulan ke depan atau 100 hari pertama.

Setelah bekerja selama kurun waktu tiga bulan pertama, publik boleh memberikan penilaian, apakah mereka mampu atau tidak dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di Tanah Air, kata Tubahelan, di Kupang, Selasa, terkait pro kontra terpilihnya Ketua KPK baru.

"Memang banyak komentar miring. Saya juga sesungguhnya meragukan kemampuan seorang Abraham Samad yang belum dikenal luas karena hanya seorang aktivis lokal, tetapi sebaiknya kita memberikan kesempatan untuk mereka bekerja," katanya.

Semua pihak kata dia, harus menghormati pilihan terhadap empat pimpinan KPK yang baru termasuk Ketua KPK Abraham Samad, walaupun DPR tentunya memiliki hitungan-hitungan secara politik.

Menurut dia, langkah penting yang harus dilakukan Abraham Samad adalah melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan kekuatan sebelum membuka kasus-kasus besar seperti kasus Century, Wisma Atlet dan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Apakah KPK mampu membuka kasus-kasus besar seperti ini karena tekanan politik sangat kuat tetapi ini adalah ujian berat bagi mereka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga itu," kata Tubahelan.

Jika KPK tidak mampu menunjukkan kinerja positif selama tiga bulan pertama, maka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin lembaga itu.

"Memang ada kekurangan dari segi staf misalnya tetapi paling tidak ada satu atau dua kasus besar yang sudah bisa dibuka dalam 100 hari pertama. Jika tidak, maka publik akan tetap memiliki penilaian negatif terhadap pimpinan lembaga itu," katanya.

Tubahelan juga berharap, pernyataan Ketua KPK terpilih Abraham Samad bahwa misi utamanya adalah memberantas kasus korupsi bisa diwujudkan.

"Abraham Samad mengatakan bahwa dirinya akan menuntaskan kasus-kasus besar korupsi, lebih baik mati di tembak pejabat daripada mati ditempat tidur karena serangan jantung," kata Jhon Tubahelan.

Ini adalah pernyataan seorang Pimpinan KPK terpilih sehingga sebaiknya semua pihak tidak memberikan penilaian yang meragukan kemampuan seorang Abraham tetapi berikan mereka kesempatan untuk bekerja, kata Ketua Ombudsman Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu. (T.B017/Y008)