Hajrul Malik (FOTO ANTARA/Aco Ahmad)
"Suasana menyimpang di negara kita yang terjadi pada berbagai sisi kehidupan manusia, menjadikan orang mudah marah, jengkel, frustasi, menghina, memusuhi hingga melakukan hal yang tidak semestinya, adalah buah iklim sosial yang tidak kondusif," kata anggota DPRD Mamuju, Hajrul Malik di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, sepanjang sejarah Indonesia dikenal sebagai bangsa yang peramah santun, toleran, menyakui kedamaian menghargai dan menghormati sesama.
Ia mengatakan, demonstrasi yang tidak santun itu dilakukan berbagai kalangan bukan hanya mahasiswa, tetapi buruh, politisi, LSM, guru, hingga rakyat biasa, dan bahkan juga oleh ulama, tokoh agama, karena menganggap demonstasi adalah kegiatan wajar dalam demokrasi yang sedang dibangun di negara kita," katanya.
Menurut dia, kondisi iklim sosial yang tidak kondusif tersebut membuat orang mudah marah, jengkel, frustasi, suka menghina sehingga sikap menjatuhkan orang lain dianggap biasa.
"Iklim sosial yang tidak kondusif dari sikap masyarakat yang tidak wajar itulah yang dianggap sebagai pemicu munculnya sikap radikalisme bahkan dengan mengatasnamakan agama, sehingga iklim sosial tidak kondusif membuahkan sikap radikalisme yang akhir-akhir ini marak," katanya.
Hajrul mengatakan, radikalisme agama cukup menggelisahkan banyak pihak karena membuat rasa takut dan saling mencurigai dan banyak lagi sikap yang timbul yang tidak disukai banyak orang.
Ia mengatakan pembawa paham radikalisme agama menimbulkan rasa takut karena cendrung memaksakan orang mengikuti keyakinannya, bahkan dalam memaksakan keyakinannya itu tidak segan melakukan kekerasan bahkan dengan menggunakan Bom.
"Isu tentang agama yang cukup menonjol, seperti Ahmadiyah, Bom Mesjid Cirebon, perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII), yang tidak membawa kedamaian dan kesejukan dan toleran, tetapi membawa anggapan Islam itu adalah agama keras memaksa dan intoleran adalah bentuk dampak sikap dari radikalisme agama,"katanya.
Menurut dia, iklim sosial yang tidak kondusif yang membuahkan radikalisme agama. Banyak pihak karena faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan kebodohan, ketertinggalan, kesenjangan sosial, keterbatasan lapangan kerja, yang membuat tidak adanya harapan hidup yang jelas bagi masyarakat.
"Hal itu sulit dibantah karena dalam kondisi terhimpit masyarakat akan mudah berbuat diluar kewajaran," katanya.
Sehingga, ia mengatakan, untuk menangkal radikalisme agama yang dapat mengancam posisi keamanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka tidak akan cukup dilakukan dengan pendidikan agama saja kepada generasi muda disekolah, tetapi mesti dengan menata kondisi sosial masyarakat agar lebih hidup dalam situasi yang kondusif. (T.KR-MFH/E001)

















