"Tindakan sejumlah oknum aparat kepolisian yang membubarkan paksa masyarakat yang melakukan unjuk rasa sehingga terjadi bentrokan, di Pelabuhan Sape Kabupaten Bima, adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan kami mengutuknya," kata anggota DPRD Mamuju, Hajrul Malik di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, tindakan oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan sejumlah warga pengunjuk rasa tewas itu tidak sesuai nilai demokrasi dan melanggar hak azasi manusia (HAM) sehingga harus ditindak tegas.
"Oknum polisi yang terbukti melakukan kekerasan hingga mengakibatkan warga tewas harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang ada di negara kita,"katanya
Ia meminta kasus kekerasan itu diusut tuntas pemangku kebijakan di negeri ini dan jangan dibiarkan karena itu akan membuat hukum yang ada dibangsa ini diinjak-injak dan aparat penegak hukum seperti polisi bertindak seenaknya saja.
Ia berharap agar masalah kekerasan di Bima ataupun kejadian tidak kondusif yang gagal diciptakan aparat kepolisian di Bima harus segera tuntaskan, dan diselesaikan pemerintah ditingkat pusat agar masyarakat dapat kembali hidup dengan normal seperti biasa.
"Masyarakat pasti akan tertekan dengan situasi yang mereka alami setelah mengalami kekerasan dari aparat hendaknya itu segera diselesiakan agar masyarakat dapat kembali hidup dengan tentran dan damai,"katanya.
Sehingga ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Bima agar dapat menahan diri dan tidak terpancing untuk membuat situasi Bima menjadi semakin tidak kondusif.
Sebelumnya, koordinator Tim Pencari Fakta dan Investigasi Aliansi Masyarakat NTB, Dwi Sudarsono, mengatakan, pihaknya menduga korban tewas dalam tragedi Pelabuhan Sape mencapai belasan orang, namun versi polisi hanya dua orang yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful (17). (T.KR-MFH/Y006)
