Makassar (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menargetkan penyerapan APBN dan APBD 2012 Sulsel tidak berada di bawah 90 persen.

"Tahun ini, tidak ada lagi pengguna anggaran program yang di bawah 90 persen karena itu akan merugikan semua, termasuk masyarakat," katanya usai rapat monitoring dan evaluasi triwulan IV 2011 sekaligus untuk memperkuat posisi pelaksanaan 2012 di Makassar, Jumat.

Target tersebut sekaligus diminta menjadi perhatian bagi kuasa pengguna anggaran program yang realisasi penyerapan anggarannya masih di bawah 90 persen pada 2011.

Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, harus dilakukan perencanaan yang sangat matang, menyusun agenda aksi yang terukur dan memperketat jadwal pelaksanaan program.

"Saya lebih senang kalau seluruh bupati dan wali kota dan para kuasa pengguna anggaran program anggaran lainnya dalam triwulan I 2012, sudah membelanjakan tidak dibawah 15 persen hingga 30 persen," katanya.

Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai lebih Rp30,8 triliun cukup menjadi energi bagi perputaran ekonomi hingga ke tataran ekonomi riil untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap di atas delapan persen.

Realisasi penyerapan APBN 2011 yang mencapai lebih dari 97 persen, menurutnya, menjadi bukti Sulsel adalah provinsi yang memiliki tingkat belanja dan penuntasan program tertinggi nasional.

Sulsel menjadi provinsi pertama yang menerima DIPA karena berada pada peringkat tertinggi penyerapan APBN. "Itu berarti akselerasi pembangunan kita berjalan dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur mengatakan, secara umum kinerja pelaksanaan APBD dan APBN 2011, sangat baik.

Realisasi fisik APBN 2011 dari 43 kementerian dan lembaga sebesar Rp11,64 triliun menghasilkan kinerja output 98,27 persen atau meningkat 1,5 persen.

Pencapaian kinerja ini menjadi yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Salah satu yang mendorong tingginya kinerja karena dari awal telah diperingatkan oleh gubernur melalui surat edaran agar proyek-proyek yang ditender dilakukan percepatan paling lambat April.

Sementara realisasi fisik APBD Sulsel 2011 dari 67 lembaga, badan, dinas dan biro sebesar Rp3,38 triliun menghasilkan rata-rata kinerja output 95,28 persen atau masih relatif sama dengan tahun lalu. "Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sekitar Rp150 miliar," katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan peringkat penyerapan APBN 2011 terendah berasal dari kementerian pariwisata yakni 82,01 persen disusul 86,06 persen anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa diantaranya tercatat paling tinggi atau mencapai 99 persen atau di atas rata-rata 98,27 persen.

Sementara penyerapan APBD 2011 terendah adalah Kantor Penghubung Provinsi Sulsel di Jakarta yaitu sebesar 83,99 persen kemudian Sekretariat Korpri 86,05 persen, UPTD Pelayanan Kesehatan 89,31 persen dan Dinas Perhubungan 89,69 persen. (T.KR-RY/S016)