Mamuju (ANTARA News) - Kalangan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, mendesak Dikti Kementerian Pendididkan dan Kebudayaan untuk melakukan proses percepatan penegerian Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin di Mamuju, Jumat, menyampaikan, Unsulbar tidak boleh lagi ditunda untuk tidak dijadikan Perguruan Tinggi Negeri.

Bentuk desakan yang dilakukannya kata dia, dengan mendatangi Dikti di Jakarta untuk merespon apa yang menjadi tuntutan 4.000 mahasiswa Unsulbar.

"Baru saja kami menghadap ke Dikti di Jakarta untuk mendesak agar lebih serius melakukan proses percepatan penegerian Unsulbar. Saya ke Jakarta tidak sendiri namun didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Natsir Nawawi dan Muh Jayadi," urainya.

Arifin Nurdin menyampaikan, pihak Dikti diharapkan tidak ada diskriminasi terkait proses penegerian Unsulbar.

"Sulbar adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang belum memiliki PTN, kita berharap tidak ada diskriminasi terhadap Unsulbar," ucapnya
Karenanya, kata dia, pimpinan DPRD Sulbar saat ini meminta agar Dikti membantu terciptanya suasana akademik yang selama ini menjadi keluhkan mahasiswa Unsulbar.

Apalagi, lanjutnya, Dikti sempat berjanji akan mengutamakan keberadaan PTN di daerah-daerah tertinggal.

"Prioritas perguruan tinggi, salah satunya adalah daerah tertinggal dan Sulbar termasuk daerah yang tertinggal dari 33 provinsi lainnya. Ini sudah merupakan tanggung jawab penyelenggara perguruan tinggi di pusat," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Natsir Nawawi juga menegaskan bahwa proses penegerian Unsulbar merupakan sebuah keharusan yang mutlak dilaksanakan.

Ia mengatakan, keseriusan DPRD dan Pemprov Sulbar untuk mempercepat proses penegerian ini ditandai dengan adanya alokasi anggaran pembangunan sarana Unsulbar sebesar Rp5 miliar di APBD Sulbar tahun 2012.

Karenya, kata Natsir, agar pihak yayasan pengelola Unsulbar dapat lebih proaktif mengkomunikasikan penegerian Unsulbar di pusat.

"Kita di DPRD tidak menutup mata untuk membantu proses penegerian Unsulbar. Anggaran pembangunan Unsulbar sebesar Rp5 miliar tentunya akan mampu melengkapi apa yang menjadi kekurangan Unsulbar," jelas Natsir.

Untuk itu, lanjutnya, para mahasiswa diminta agar tetap mengutamakan etika dalam menyampaikan aspirasi.

Ia berharap mahasiswa membuka segel kampus agar proses perkuliahan dapat kembali aktif.

"Jangan sampai ini menjadi penghambat lagi. Mari kita selesaikan ini dengan kepala jernih," tuturnya.
(T.KR-ACO/F003)