Polman, Sulbar (ANTARA News) - Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, meninjau lokasi rencana pembangunan bandara di Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sabtu.

Rombongan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) dipimpin Ketua Komisi III Mervie Parasang (PDS) didampingi beberapa anggota, di antaranya, Gaus Bastari (PDIP), Asnuddin Sokong (PKPB), Arman Salimin (PAN), Naharuddin (Barnas), Thamrin Endeng (Golkar), Sukardi M Noer (Demokrat) dan Thahir Madani (Hanura).

Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Sulbar di lokasi rencana pembangunan bandara di Polewali Mandar (Polman) disambut unsur pemerintah Kabupaten Polman, di antaranya, Asiten I Hartini, Asisten II Hamdan dan sejumlah epala SKPD yang ada di daerah itu.

Bahkan, puluhan masyarakat setempat juga terlihat antusias menyambut rombongan wakil rakyat yang ada di DPRD Sulbar walaupun cuaca saat itu dalam keadaan hujan.

Dalam kesempatan itu, Mervie Parasang menyampaikan, peninjauan lokasi ini merupakan agenda yang telah lama direncanakan.

"Kedatangan kami ke lokasi ini sekaligus ingin berdialog dengan masyarakat terkait adanya rencana pemerintah untuk membangun bandara di daerah Sumarrang sekitar 30 kilometer dari kota Polman," katanya.

Untuk itu, kata dia, masyarakat di daerah ini agar ikut memberikan dukungan dalam hal percepatan pembangunan sarana transportasi udara di daerah ini.

"Pemerintah telah merencanakan pembangunan bandara perintis di Polman. Makanya, dukungan masyarakat sangat menentukan untuk percepatan pembangunan bandara di daerah ini," katanya.

Ia berharap, masyarakat tidak mempersulit rencana pelaksanaan pembangunan bandara seperti proses ganti rugi lahan.

"Pembayaran ganti rugi lahan akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, mekanisme proses ganti rugi itu harus tetap mengacu pada aturan Nilai Jenis Obyek Pajak (NJOP)," katanya.

Prinsipnya, kata dia, kalangan Komisi III DPRD siap memperjuangkan proses pembangunan bandara ini sepanjang masyarakat turut memberikan dukungannya.

Sementara itu, Asiten II Pemkab Polman, Hamdan menyampaikan, pemerintah daerah sangat merespons pembangunan bandara ini.

"Jika bandara ini dibangun, maka jelas akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di daerah ini," katanya.

Karena itu, kata dia, dukungan DPRD Sulbar sangat diharapkan untuk membantu proses pembangunan bandara perintis yang ada di Polman.
Ia menambahkan, Pemkab Polman telah menyelesaikan "feasibilty study" (studi kelayakan) yang dilakukan pada 2010.

Bahkan, kata dia, rencana pembangunan bandara perintis tersebut telah diekspose di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.

"Pemkab Polman tetap bersedia membesakan lahan sesuai kebutuhan pembangunan bandara yang ada di Desa Sumarrang," katanya.

Ia menyampaikan, posisi Polman berada tepat dipertengahan. Jarak menuju Mamuju sekitar 300 kilometer, demikian juga ke Makassar.

Menurut dia, perlu dibangun bandara perintis untuk memperpendek jarak serta memudahkan interkoneksi. 
(T.KR-ACO/S023)