Mervie Parasang (FOTO ANTARA/Aco Ahmad)
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Mervie Parasang saat melaksanakan dialog dengan masyarakat desa Sumarrang di Polman, Sabtu.
Menurut Mervie, rencana pembangunan bandara di Polman dalam waktu dekat akan disampaikan ke Dirjen Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan.
Olehnya itu kata dia, masyarakat setempat diharapkan tidak mempersulit dengan rencana pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan bandara di daerah ini.
"Pelaksanaan pembangunan bandara udara Tampapadang di Mamuju prosesnya lama karena masyarakat mempersulit pemerintah khususnya terkait pembebasan lahan mereka. Akibatnya, hingga kini masih butuh tahapan untuk merampungkan pembangunan bandara udara di Tampapadang ,"kata dia.
Mervie berpesan, agar persoalan ganti rugi lahan tidak terlalu membebani pemerintah. Sebab, pembayaran ganti rugi lahan itu harus mengacu pada Nilai Jenis Obyek Pajak (NJOP).
"Jangan karena mendengar akan dilaksanakan pembangunan bandara di desa Sumarrang lantas masyarakat kembali meributkan proses ganti rugi lahan. Biasanya momen seperti itu ada orang ketiga yang hadir melakukan provokasi di tengah masyarakat,"ucap Mervie.
Olehnya itu kata dia, masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh kehadiran orang ketiga dalam rangka percepatan rencana pembangunan bandara di daerah Polman.
Dalam kungjungan DPRD Sulbar ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Mervie Parasang (PDS) didampingi beberapa anggotanya diantaranya, Gaus Bastari (PDI-P), Asnuddin Sokong (PKPB), Arman Salimin (PAN), Naharuddin (Barnas), Thamrin Endeng (Golkar), Sukardi M Noer (Demokrat) dan Thahir Madani (Hanura).
Kedatangan rombongan komisi III DPRD Sulbar di lokasi rencana pembangunan bandara di Polman ini disambut oleh unsur pemerintah Kabupaten Polman diantaranya, Asiten I, Hartini, Asisten II, Hamdan dan sejumlah kepala SKPD yang ada di daerah itu.
Bahkan, puluhan masyarakat setempat juga terlihat antusias menyambut rombongan para wakil rakyat yang ada di DPRD Sulbar walaupun kondisi cuaca saat itu dalam keadaan hujan.
Sementara itu, Asiten II Pemkab Polman, Hamdan, menyampaikan, pemerintah daerah sangat merespon pembangunan bandara ini.
"Jika bandara ini terbangun maka jelas akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di daerah ini,"katanya.
Olehnya itu, kata dia, dukungan DPRD Sulbar sangat diharapkan untuk membantu proses pembangunan bandara perintis yang ada di Polman.
Ia menambahkan, pemkab Polman telah menyelsaikan feasibilty study (studi kelayakan) yang dilakukan pada 2010 lalu.
Bahkan kata dia, rencana pembangunan bandara perintis tersebut telah diekspose di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.
"Pemkab Polman tetap bersedia membesakan lahan sesuai kebutuhan pembangunan bandara yang ada di Desa Sumarrang,"katanya. (T.KR-ACO/S016)
