"Kami akan berada di Bone tiga hari untuk mencocokan, melihat secara langsung hasil survei yang dilakukan BPS," kata Ketua Pansus Pemekaran Bone Selatan, Rusni Kasman di Bone, Rabu.
Selama di Bone, pansus akan meninjau batas-batas perbatasan Bone Selatan, yakni Kabupaten Sinjai di sebelah selatan, Maros di barat dan Bone sebagai kabupaten induk di utara serta lokasi yang dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan yang terdiri atas lima kecamatan ini.
Selain itu, lanjut Rusni, pansus akan meminta pandangan dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dari lima kecamatan yang akan dimekarkan maupun pemda dan DPRD Bone selaku kabupaten induk.
Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Statistik BPS Sulsel Awaluddin Kaurusi mengatakan, setidaknya ada empat indikator yang harus dipenuhi oleh daerah pemekaran, yakni faktor kependudukan harus 80, ekonomi minimal 60, potensi daerah 60 dan finasial minimal 60.
Dari empat indikator tersebut, ia menyebut, Bone Selatan sudah melampaui tiga indikator, kecual faktor pendapatan yang masih minim.
Kajian ini langsung dibantah oleh anggota pansus Ajeip Padindang dan Asisten I Pemprov Sulsel Andi Hery Iskandar yang masing-masing berasal dari Bone.
"Saya bantah kalau ekonominya dikatakan rendah, di sana pendapatan dari hasil tambang sangat potensial," kata Ajeip yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel.
