Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyatakan, pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju tidak akan dipaksakan.  

"PLTA Karama untuk kesejahteraan rakyat. Jadi apabila masyarakat menolak karena dianggap berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maka pembangunan PLTA Karama tidak akan dipaksakan," kata Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Senin.

Dia mengatakan hal itu menanggapi adanya aksi unjuk rasa masyarakat yang menolak pembangunan PLTA Karama dibangun karena dianggap akan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat.

Ia mengatakan, pembangunan PLTA Karama atas kerja sama antara investor China dan pemerintah Sulbar. Sementara ini masih dilakukan kajian kerja sama melalui pemerintah di Sulbar dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan belum tentu akan dilaksanakan.

"Tapi, kalau setelah dilakukan kajian PLTA Karama, dinyatakan layak dibangun karena tidak berdampak secara ekonomi, sosial dan budaya dan tidak ada penolakan dari masyarakat, maka PLTA Karama akan diteruskan pembangunannya," katanya.

Tetapi, kata dia, kalau ternyata sebaliknya dan masyarakat menyatakan menolak dibangun PLTA Karama karena akan menenggelamkan desa mereka serta membuat mereka direlokasi, maka PLTA tidak akan dibangun.

"Intinya tidak akan ada pemaksaan karena pemerintah di Sulbar tidak ingin peristiwa Mesuji di Lampung ataupun peristiwa di Bima, Nusa Tenggara Barat, terjadi di Sulbar, yang dipicu karena pemerintah lebih memihak investor dari pada rakyatnya," katanya.

Karena itu, menurut dia, masyarakat sebaiknya menghentikan aksi demo menolak pembangunan PLTA Karama karena belum tentu PLTA yang akan menjadi pembangkit listrik terbesar di Sulawesi itu akan dibangun.

 "Semua tergantung survei apakah PLTA Karama yang dibangun untuk mendorong pembangunan industri di Sulbar jadi atau tidak dilaksanakan. Jadi tunggu saja dulu jangan serta merta menolak begitu saja," katanya.  
(T.KR-MFH/S023)