Mamuju (ANTARA News) - Jajaran Sub Divisi Regional Badan Urusan Logistik Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyatakan siap melaksanakan operasi pasar guna mengendalikan harga beras yang cenderung melonjak.

"Kami selaku penyedia beras tentu tetap siap melaksanakan OP untuk menekan gejolak harga beras. Namun, kegiatan OP itu tergantung hasil keputusan tim pemantau harga yang dibentuk Pemkab Mamuju," kata Kepala Sub Divre Bulog Mamuju Sabaruddin Amrullah di Mamuju, Selasa.

Menurut dia, setelah sehari sebelumnya tim pemantau harga telah melakukan pemantauan harga pada dua pasar tradisional di Mamuju yakni pasar tradisional terminal lama dan pasar tradisional terminal regional baru.

Tim yang dibentuk pemkab Mamuju, kata dia terdiri atas Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Mamuju, Badan Pusat Statistik (BPS) Mamuju, dan asiten II bidang ekonomi Pemkab Mamuju.

Hasil pantauan itu, kata dia kondisi harga relatif normal, walaupun ada kenaikan harga dalam sepekan terakhir.

"Gejolak harga beras yang dijual pedagang naiknya masih wajar karena belum melampaui hingga 10 persen,"katanya.

Meski demikian, menurut dia pelaksanaan OP baru dapat dilakukan apabila tim pemantau harga memutusakn untuk segera melakukan pengendalian harga beras yang dijualkan oleh pedagang.

"Beras cadangan pemerintah yang disiapkan di Bulog di jamin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika konsekuensinya harus melaksanakan OP maka kami pun langsung beraksi," ujarnya.

Saat ini kata dia harga beras jenis madium masih dijualkan oleh pedagan sekitar Rp6.900/kilogram (kg).

"Jika dilakukan OP pasar maka harga yang dijaulkan Bulog sekitar Rp6.400 jika asumsi harga beras pedagang mencapai Rp6.900/kilogram," kata dia.

Sabaruddin menyebutkan harga yang dijualkan Bulog paling tidak kurang Rp500/kilogramnya dari harga pedagang.

"Kami tidak bisa menurunkan harga yang signifikan karena terkadang dimanfaatkan oleh pedagang yang melakukan spekulasi harga," katanya.

Ia menambahkan, hasil penjualan beras Bulog dari kegiatan OP tersebut langsung di trasfer ke rekening pemerintah pusat.

"Dana hasil penjualan itu tidak kami kelola melainkan dikembalikan dananya ke pemerintah pusat," katanya.
(T.KR-ACO/M008)