Sekretaris Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Sulsel Jafar Sodding di Makassar, Jumat, mengatakan, komisi E tidak pernah lagi mendapat informasi rancangan tersebut dari Dinas Kesehatan Sulsel sejak rapat terakhir November 2011.
"Karena repot jika diberlakukan sebagian. Padahal kabupaten/kota bervariasi. Yang tidak setuju sudah merasa cukup dengan kerjasama selama ini," katanya.
Pada rapat terakhir DPRD Sulsel dengan Dinas Kesehatan dan PT Askes (November 2011), terungkap ada beberapa kabupaten/kota seperti, Makassar, Gowa, Pangkep, Bone yang menolak pola kerjasama baru program kesehatan gratis Sulsel sepenuhnya dilaksanakan PT Askes.
"Kita minta progresnya, karena bukan hanya eksekutif yang menyetujui, penetapan anggaran juga harus dengan DPRD setempat. Karena kalau tidak seirama, ribut," ucap Jafar yang juga kandidat calon Walikota Makassar.
Rencana pemprov Sulsel mempihakketigakan program kesehatan gratis mulai di bahas oleh komisi E dan seluruh pimpinan komisi DPRD Sulsel sejak Januari 2011.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rachmat Latief, mengatakan, dana program kesehatan gratis pada APBD Sulsel 2011 sebesar Rp174 miliar, masing-masing Rp61 miliar digelontorkan ke rumah sakit milik pemerintah provinsi dan Rp113 miliar ke seluruh RSUD dan 420 Puskesmas di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Ia mengatakan, anggaran kesehatan gratis tersebut untuk memberi jaminan berobat secara cuma-cuma kepada 4,5 juta warga Sulsel yang tidak memiliki kartu JPK yang bersumber dari APBN seperti Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek.
Data Dinas Kesehatan Sulsel menyebutkan dari jumlah penduduk Sulsel sebanyak 8,3 juta jiwa, yang terlayani Jamkesmas sekitar 1,2 juta orang, Askes PNS 775 ribu orang, dan sisanya Askes TNI/Polri dan Askes lainnya.
Sementara, PT Askes, merencanakan anggaran Rp5.000 per orang setiap bulan untuk pengobatan gratis bagi 14 jenis penyakit, seperti yang tertuang dalam peraturan daerah 2008 tentang penyelenggaraan kesehatan gratis.(T.KR-MH/S006)

















