Mamuju (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, H.Andi Natsir Nawawi, menyatakan bahwa pelayanan perusahaan jasa asuransi kesehatan Bumi Putra Muda (BPM) mengecewakan.

"Perusahaan jasa asuransi kesehatan BPM yang mengasuransikan 45 anggota DPRD Sulbar sangat mengecewakan karena ternyata masih mengeluarkan pembiayaan yang besar saat dirinya di rawat di RS Grestelina di kota Makassar, Sulawesi Selatan,"kata H.Natsir Nawawi di Mamuju, Jumat.

Menurut Natsir, saat "check up" kesehatan beberapa hari di RS Grestelina terpaksa mengeluarkan beban biaya pengobatan hingga mencapai Rp9 juta.

"Ini yang saya tidak mengerti dengan pihak jasa asuransi BPM yang telah ditunjuk untuk mengasuransikan 45 anggota DPRD Sulbar. Padahal saat itu saya telah menunjukkan kartu anggota peserta jasa asuransi kesehatan dari perusahaan BPM,"ungkapnya.

Olehnya itu kata dia, perusahaan jasa asuransi kesehatan BPM harus diadakan pertemuan kembali dengan dewan untuk mengetahui hak-hak anggota DPRD.

"Gaji anggota DPRD dari 45 orang setiap bulannya di potong. Total anggaran yang dikelola jasa asuransi ini mencapai Rp450 juta selama satu tahun anggaran. Lalu kenapa para anggota DPRD yang melakukan perawatan medis masih terbebani biaya,"ungkapnya penuh tanya.

Makanya kata dia, dirinya akan meminta agar komisi I yang membidangi asuransi ini untuk segera memanggil pimpinan perusahaan BPM.

Sebenarnya kata dia, pengelolaan asuransi kesehatan ini harus ditenderkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan lain.

Tetapi kata dia, dirinya juga belum paham kenapa tiba-tiba perusahaan BPM yang ditetapkan sebagai pemenang untuk mengelola asuransi kesehatan anggota DPRD Sulbar.

"Perusahaan BPM tidak pernah melakukan expose program. Seharusnya terlebih dahulu dilakukan expose agar anggota DPRD selaku user atau pengguna mengetahui hak-haknya,"pungkasnya. (T.KR-ACO/S016)