Makassar (ANTARA News) - Usulan pembentukan Kabupaten Bone Selatan, Sulawesi Selatan berada dalam nomor antri ke 203 di Kementrian Dalam Negeri dari seluruh kabupaten/kota yang menuntut memekaran serupa.

"Ada 202 sebelum Bone Selatan, namun yang 202 ini banyak sekali masalah menurut Mendagri. Kita Bone Selatan tidak ada lagi, tinggal rekomendasi DPRD dan pemprov Sulsel yang segera kita tetapkan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel tentang Pemekaran Bone Selatan Rusni Kasman di Makassar, Senin.

Ia menyebut, satu-satunya yang masih bisa menghambat pemekaran Bone Selatan hanya masalah moratorium tentang adanya larangan pembentukan daerah baru.

Meski begitu, Rusni menilai moratorium tidak punya dasar hukum sehingga tidak bisa menghambat daerah yang menuntut pemekaran, termasuk Kabupaten Bone yang ia disebut, daerah di Sulsel yang paling layak dimekarkan.

"Ada Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun PP nomor 78 tahun 2007 yang mengatur itu. Ini harus dicabut dulu jika mau memberlakukan moratorium," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengemukakan, Kabupaten Bone yang menjadi induk Bone Selatan adalah kabupaten terluas di daerah yang terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 600 ribu jiwa lebih.
Disamping itu, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, Bone Selatan disebut memenuhi empat faktor utama yang menjadi syarat daerah pemekaran.

Sementara, Ketua Pansus Pemekaran Luwu Tengah Amru Saher menyebut Bone Selatan hanya masuk dalam prioritas ketiga dari ratusan kabupaten/kota yang menuntut pemekaran di Kemendagri.

"Ada 20 kabupaten/kota yang masuk gelombang pertama pemekaran yang sementara diproses di DPR RI. Luwu Tengah masuk gelombang kedua bersama 30 daerah, Bone Selatan masuk gelombang ketiga," ucapnya.
(T.KR-MH/M009)