Makassar (ANTARA News) - Usulan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, Sulawesi Selatan, masuk dalam 50 besar daerah yang mendapat prioritas dari pemerintah pusat untuk segera dimekarkan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel tentang pemekaran Bone Selatan Amru Saher di Makassar, Senin mengatakan Luwu Tengah masuk dalam prioritas gelombang kedua kabupaten/kota yang ingin dimekarkan bersama 30 daerah lainnya.

"Ada 20 kabupaten/kota yang masuk gelombang pertama pemekaran yang sementara diproses di DPR RI. Luwu Tengah masuk gelombang kedua bersama 30 daerah, Bone Selatan masuk gelombang ketiga," ucapnya.

Bahkan, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Luwu Tengah bisa masuk dalam gelombang pertama bersama 20 daerah yang telah diproses di Komisi II DPR RI.

Amru menjelaskan, pekan depan DPRD Sulsel sudah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan Luwu Tengah dan Bone Selatan untuk dikirim ke Kementrian Dalam Negeri.

Rekomendasi tersebut meliputi, persetujuan Kabupaten Luwu Tengah beserta kecamatan, ibukota kabupaten di Walenrang, bantuan pelaksanaan Pilkada pertama sebesar Rp1,5 miliar, bantuan keuangan Rp3,5 miliar dua tahun berturut-turut setelah Luwu Tengah resmi berdiri, serta hibah aset tanah provinsi untuk sarana perkantoran.

Anggota Pansus Luwu Tengah Zulkifli Azis mengemukakan, Luwu Tengah satu-satunya daerah yang paling unik dan mendapat prioritas khusus untuk dimekarkarkan, karena wilayahnya dengan pusat pemerintahan kabupaten induk (Luwu) dibatasi oleh daerah lain yakni Kota Palopo).

"Pada 2010 lalu Luwu Tengah masuk dalam prioritas utama pemekaran, namun itu gagal terwujud karena tidak ada rekomendasi dari gubernur Sulsel," ucapnya. (T.KR-MH/S016)