Mamuju (ANTARA News) - Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi meminta pemerintah pusat segera mewujudkan implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sulawesi tahun 2012-2015.

"Kami selaku kepala pemerintahan di Sulbar dan selaku Ketua BKPRS tentu menyambut segala kebijakan pemerintah pusat terutama menyangkut program MP3EI koridor Sulawesi," kata Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa.

Karena itu, kata dia, pihaknya sengaja menghadirkan enam gubernur dan kepala Bappeda se-Sulawesi untuk datang menghadiri kunjungan kerja tiga menteri ke Mamuju, yaitu Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Tiga menteri yang hadir sekarang merupakan menteri yang terkait mengurusi kebijakan koridor ekonomi Sulawesi, yakni peningkatan produksi dan pengolahan hasil industri pertanian," katanya.

Anwar yang juga Gubernur Sulbar mengatakan, selaku tuan rumah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan tiga menteri ke Mamuju.

Dukungan kerja para menteri beserta rombongan baik pejabat eselon I di kementerian maupun dari kalangan dunia usaha diharapkan bisa memberikan hal yang positif untuk pembangunan di Pulau Sulawesi terlebih lagi di Sulbar selaku provinsi terbungsu di Indonesia.

"Sulbar merupakan adik terbungsu dari 33 provinsi di Indonesia. Karena itu, perhatian pemerintah pusat masih sangat diharapkan agar kelak daerah ini juga bisa menyamai dengan provinsi yang telah mapan," kata Anwar.

Karena itu, kata dia, pertemuan ini hendaknya ada komitmen bersama untuk dibangun antara pemerintah pusat, daerah dan dari kalangan dunia usaha yang pada saat ini hadir dalam pertemuan tatap muka dengan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Ia menyampaikan, ada tiga komoditi unggulan yang ada di Sulbar, yakni kakao, kelapa sawit dan rotan.

"Tiga komoditi ini ada di belahan bumi Sulbar dan menjadi sentra penghasil bahan mentah untuk diolah menjadi bahan setengah jadi. Hanya, saja harga tiga komoditi ini masih anjlok karena belum adanya industri pengolahan di daerah ini," ungkap dia.

Namun demikian, kata dia, atas kebijakan pemerintah pusat telah memprogramkan untuk memindahkan industri rotan ke daerah sentra penghasil komoditi itu sendiri.

"Saat ini sekitar 70 persen industri pengolahan ada di Pulau Jawa dan selebihnya ada di luar pulau Jawa. Kami inginkan pembangunan industri di luar Pulau Jawa 70 persen dan di Jawa hanya 30 persen saja," kata Anwar. 
(T.KR-ACO/S023)