Makassar (ANTARA News) - Komisioner Ombudsman Kota Makassar H Laode Arumahi mengatakan, dari belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemkot Makassar, baru Dinas Kesehatan yang memiliki Standard Operating Procedure (SOP).

"Belum semua instansi pelayanan di Makassar yang memiliki SOP, baru Dinas Kesehatan Makassar menerapkan SOP," kata Arumahi di Makassar, Kamis.

Menurut dia, salah satu indikator dari pelayanan publik adalah instansi tersebut memiliki dan menerapkan SOP. Namun sebagian besar instansi yang ada di lingkup Pemkot Makassar belum memiliki SOP.

Sehingga pelayanan yang diberikan selama ini, lanjut dia, hanya kebiasaan turun-temurun, tanpa ada landasan atau standar pelayanan.

"Akibatnya, untuk mengukur pelayanan tersebut sulit karena tidak memiliki indikator yang jelas," katanya.

Sebagai gambaran, pada Dinas Perizinan tidak ada keterbukaan informasi berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kalaupun ada, daftar biaya itu yang sudah kadaluwarsa di tempelkan pada papan pengumuman, sementara yang baru tidak diperlihatkan.

Belum lagi, adanya biaya tambahan diluar biaya IMB yang juga dinyatakan sebagai biaya administrasi, padahal tidak ada Perda atau legalitas yang mengatur biaya tersebut. (T.S036/S016) 

Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar