Palu (ANTARA News) - Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah di semua kabupaten/kota tetap berjalan stabil meski di sejumlah daerah dilanda konflik, kekerasan, ancaman bom dan aksi penembakan oleh kelompok sipil bersenjata.

"Meskipun pemberitaan di media beberapa daerah ada yang bentrok, ancaman bom dan penembakan polisi tidak mempengaruhi kendali di pemerintahan. Semuanya tetap berjalan baik," kata Asisten bidang pemerintahan Setda Sulteng Baharuddin HT di Palu, Rabu.

Pemprov dan DPRD Sulteng melakukan dengar pendapat dalam rangka mengevaluasi kondisi keamanan dan solusi penyelesaian sejumlah konflik dan kekerasan yang terjadi di wilayah ini.

Rapat tersebut dihadiri lima perwakilan kepala daerah dan pimpinan DPRD yakni Kabupaten Poso, Sigi, Kota Palu, Donggala dan Morowali. Lima daerah itu merupakan daerah yang masih sering terjadi konflik dengan eskalasi yang berbeda-beda.

Selain itu juga hadir Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana, perwakilan Danrem 132 Tadulako, kejaksaan tinggi, Ketua Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedy Askari dan perwakilan dari pemerintah provinsi.

Baharuddin mengatakan secara keseluruhan konflik dan kekerasan yang terjadi di Sulawesi Tengah kurun waktu 2012 mencapai 35 kasus.

Jumlah kasus tersebut lebih sedikit dibanding catatan dari kepolisian daerah yang jumlahnya lebih dari 100 kasus.

Baharuddin mengatakan kasus konflik dan kekerasan tertinggi terjadi di Kabupaten Sigi yakni 13 kasus dan Poso empat kasus.

Baharuddin mengatakan meskipun kasus tersebut tinggi tetapi belum mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan ekonomi di daerah ini.

"Keamanan masih bisa dikendalikan," katanya.

Dia mengatakan khusus untuk kasus kekerasan bersenjata hanya terjadi di Poso yakni tiga kasus dan ancaman bom dua kali masing-masing di Poso dan Morowali.

Baharuddin memaparkan bahwa sejumlah konflik dan kekerasan yang melibatkan massa di daerah ini karena beberapa sebab.

Pertama, adanya pertentangan kepentingan yang majemuk dan rentannya isu-isu primordialisme di tengah masyarakat.

Kedua, masih adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat dan faktor penyebab lainnya berupa minuman keras.

Menurut Baharuddin, berdasarkan hasil seminar yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 14-16 Desember 2012 menyebutkan terjadinya berbagai konflik karena aspek keteladanan tokoh mulai menurun.

"Kita sudah kekurangan tokoh masyarakat," katanya.

Selain itu, berbagai peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah karena mulai merosotnya nilai-nilai moral di masyarakat.

"Publikasi media yang terlalu besar juga ikut memberi pengaruh," katanya.

Hingga pukul 15.00 WITA, rapat dengar pendapat masih terus berlangsung dengan mendengarkan berbagai pandangan dari anggota DPRD provinsi. (T.A055/M019) 

Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar