Mamuju (ANTARA News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat membatah keras terhadap anggapan tidak siap melaksanakan mutasi bagi pejabat eselon III lingkup pemerintah setempat.

"Pelaksanaan mutasi pejabat eselon III ini memang sempat menuai protes karena undangan pelantikan dilakukan secara mendadak. Tetapi bukan berarti BKD tidak cermat dalam melaksanakan persiapan acara pelantikan,"kata Kepala BKD Sulbar, Ansar Hasanuddin usai pelantikan pejabat eselon III lingkup Pemprov Sulbar, Jumat.

Menurutnya, undangan acara pelantikan pejabat struktural eselon III memang sipatnya mendadak. Ini karena lantaran Baperjakat lebih telitih menempatkan pejabat yang baru.

"Kita telah bekerja optimal agar pelaksanaan acara pelantikan berjalan maksimal. Namun jika ada kekurangan dari acara itu maka itu diluar dari kemanpuan selaku manusia biasa,"katanya.

Terhadap ada 10 nama pejabat struktural yang tidak diambil sumpahnya kata dia, kemungkinan karena ada kesalahan pengimputan nama.

"Dalam berita acara pelantikan telah disebutkan jika ada hal-hal yang keliru maka akan dilakukan perbaikan. Jadi, 10 pejabat yang diundang ternyata tidak ikut dalam acara pelantikan tetap bersabar,"kata dia.

Ansar mengatakan, ada dua kemungkinan pejabat struktural yang tidak dilantik itu yakni di nonjobkan atau ada kesalahan penginputan nama-nama yang dilantik.

Ia menuturkan, sebanyak 200 orang pejabat struktural eselon III telah diambil sumpahnya untuk menempati pos jabatan yang baru.

"Mutasi yang dilaksanakan ini ada yang menempati pos baru dan ada pula yang bertahan dan bahkan ada yang di nonjobkan. Kita belum mengetahui apakah 10 orang yang tidak dilantik itu akibat dinonjobkan," katanya.
(T.KR-ACO/M019) 

Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar