Mamuju (ANTARA Sulsel) - Masalah perbatasan wilayah antara Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) minta diselesaikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan antara Pemerintah di Sulbar dan Pemerintah Sulteng untuk menyelesaikan masalah perbatasan kedua wilayah namun belum ada titik penyelesaian," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, pada acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pemprov Sulbar dan instansi vertikal di Mamuju, Selasa.

Di acara yang dihadiri Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Achmad Tanribali Lamo SH, Gubernur Sulbar mengatakan, tapal batas Provinsi Sulbar di wilayah utara yakni di Kabupaten Mamuju Utara bermasalah sejak 30 tahun lalu, karena dua desa di wilayah itu dicaplok Kabupaten Donggala, Sulteng.

"Desa Ngopi dan Banemarau, Kecamatan Bambalomuto, Kabupaten Mamuju Utara, Sulbar, dicaplok Kabupaten Donggala, Sulteng yang berbatasan dengan dua desa itu. Donggala mengklaim dua desa tersebut sebagai wilayah kabupaten itu," katanya.

Padahal, kata gubernur, dua desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, Sulbar, sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 52 Tahun 2003 sejak kabupaten itu dibentuk menjadi daerah otonom baru.

"Di dua desa tersebut kini didiami sekitar 62 kepala keluarga warga Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng, karena warga itu memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dari Sulteng, sehingga penduduk itu mendiami Sulbar secara tidak sah, atau mencaploknya" katanya.

Ia mengatakan masalah tapal batas antara Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Donggala sudah sering diupayakan diselesaikan, namun Pemprov Sulbar maupun Sulteng tidak ada yang mengalah, dan masing-masing tetap mengakui bahwa Desa Ngopi dan Banemarau sebagai wilayahnya.

Oleh karena itu ia mengatakan, agar Kemendagri dapat menjadi penengah masalah perbatasan dua wilayah itu sehingga dapat diselesaikan dan masalah itu tidak lagi berlarut larut.

Menanggapi hal itu Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Achmad Tanribali Lamo SH, mengatakan, pemerintah pusat sudah membentuk tim terpadu dalam menyelesaikan masalah tapal batas di sejumlah daerah.

"Namun perlu di pahami masalah tapal batas perbatasan antara daerah di negara ini mencapai 969 kasus yang harus ditangani dan tentunya itu butuh waktu namun bagaimanapun akan tetap berupaya terus diselesaikan pemerintah," katanya.

Editor : N Sunarto


Editor: Daniel
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarasulsel.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar